Langsung ke konten utama

Belanja Online di Indonesia Hinga Tahun 2016 : Apa Saja Tantangannya?

Belanja online itu praktis dan asyik, apalagi di kota-kota besar Indonesia. Tapi tahukah kamu, sampai tahun 2016, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama soal perlindungan konsumen?

Lewat riset dan ngobrol langsung dengan pihak-pihak seperti YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) dan konsumen yang pernah belanja online, ada beberapa hal penting yang perlu kita tahu.

1. Regulasi Hukum Masih Belum Lengkap

Kalau kamu pikir aturan soal belanja online sudah oke, ternyata belum sepenuhnya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Informasi dan Transaksi Elektronik sudah ada, tapi belum cukup spesifik buat transaksi online. Jadi, banyak masalah hukum yang belum terjawab, terutama soal penipuan dan keterlambatan pengiriman.

2. Penegakan Hukum Butuh Perbaikan

YLKI pernah menerima pengaduan konsumen yang mengeluhkan barang yang tidak sesuai, keterlambatan pengiriman, dan bahkan kasus penipuan. Tapi nyatanya, cuma sedikit kasus yang berhasil diselesaikan secara hukum. Ini karena belum ada aturan yang jelas dan juga keterbatasan sumber daya dari penegak hukum.

3. Konsumen Masih Kurang Paham Haknya

Banyak konsumen yang sebenarnya sudah dirugikan tapi memilih diam atau enggan mengadu. Alasannya, proses komplain terasa ribet dan biaya yang muncul bisa memberatkan mereka. Akibatnya, pelaku usaha yang kurang bertanggung jawab kadang bisa “lepas tangan.”

Kenapa Ini Penting untuk Kamu?

Kalau kamu sering belanja online, penting banget tahu hal ini supaya nggak jadi korban. Mulai dari memastikan toko online punya alamat dan nomor yang jelas, simpan bukti transfer dan komunikasi, sampai jangan segan mengadu kalau merasa dirugikan.

Untuk pelaku usaha, menjaga kepercayaan konsumen dengan transparan dan bertanggung jawab adalah kunci supaya bisnis online bisa berkembang sehat dan tahan lama.

Penutup

Sampai 2016, perlindungan konsumen di e-commerce Indonesia memang belum maksimal, tapi langkah-langkah perbaikan mulai terlihat. Pemerintah, penegak hukum, pelaku usaha, dan konsumen perlu sama-sama bergerak supaya belanja online jadi aman dan menyenangkan untuk semua.

Disclaimer

Artikel ini membahas kondisi perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia hingga tahun 2016. Situasi dan regulasi terkait mungkin telah mengalami perubahan setelah tahun tersebut. Informasi disajikan untuk tujuan edukasi dan referensi berdasarkan data dan wawancara yang diperoleh sampai tahun 2016.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

MEKANISME PASAR : PERMINTAAN DAN PENAWARAN

Persoalan rendahnya daya beli masyarakat, tidak sekedar dipengaruhi oleh peningkatan harga barang dan jasa, melainkan dipengaruhi oleh faktor rendahnya tingkat  pendapatan konsumen. Untuk meningkatkan pendapatan individu (personal income), diperlukan peningkatan sumberdaya manusia (SDM) yang memiliki produktivitas yang tinggi yang tidak menggantungkan hidupnya pada orang lain. Jumlah total dari suatu komoditi yang ingin dibeli oleh semua rumah tangga dinamakan jumlah yang diminta dari komoditi tersebut. Sehubungan dengan konsep ini, ada tiga aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, jumlah yang diinginkan adalah suatu jumlah yang diinginkan pada tingkat harga komoditi tersebut dan pada harga komoditilain, Pendapatan konsumen dan sebagainya yang sudah tertentu. Jumlah ini kemungkinan tidak sama dengan jumlah yang benar-benar dibeli oleh konsumen. Ini dapat terjadi bila jumlah yang tersedia di pasar tidak cukup, sehingga jumlah yang ingin dibeli melebihi jumlah yang benar-benar di...
9 komentar
Baca selengkapnya

KULIAH UMUM BERSAMA Maria Farida Indrati

           Hari yang sudah sekian lama dinantikan oleh semua mahasiswa Ilmu Hukum FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yaitu hari dimana kami semua akan melakukan kunjungan studi ke salah satu lembaga negara yakni Mahkamah Konstitusi. Adapun yang akan menerima kami adalah yang paling cantik dan paling baik Ibu Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. . Beliau adalah wanita pertama dan satu-satunya yang menjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Acara ini terkabul atas kerjasama/konsolidasi yang dilakukan oleh salah satu dosen kami yang mengampu mata kuliah  Ilmu Perundang-Undangan yaitu Cak Nur Habibi Ihya. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H menyelesaikan program sarjana hokum pada tahun 1975 kemudian meneruskan pada jenjang Notariat yang diselesaikan pada 1982, pasca sarjana bidang hokum Universitas Indonesia yang diselesaikan pada tahun 1997, dan pada tahun 2002 menyelesaikan program doktoralnya di program docto...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kerjasama Pertanian Islam

A. MUZARA’AH DAN MUKHABARAH Pengertian dan Dasar Hukum Menurut etimologi muzara'ah memiliki   arti al inbat yakni menumbuhkan. Sedangkan menurut terminologi adalah akad kerjasama dalam usaha pertanian dimana pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya berikut bibit yang diperlukan kepada pekerja tani untuk diolah, sedangkan hasil yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, seperti setengah, sepertiga, atau lebih dari itu. Bila dalam kerjasama bibit disediakan oleh pekerja , maka secara khusus kerjasama ini disebut mukhabarah demikian menurut ulama syafi'i perbedaan antara muzaraah dan mukhabarah. Kerjasama muzara'ah dan mukhabarah menrut ulama hukumnya boleh, dasarnya adalah riwayat bukhari yang menyatakan: “ bahwasanya Rasul Allah SAW mempekerjakan penduduk khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang dhasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan” Syarat dan Rukun Muzaraah Rukun muzara'ah : ...
2 komentar
Baca selengkapnya