Undang-undang
perlindungan konsumen adalah instrument hukum yang efektif melindungi konsumen,
tetapi perlindungan tersebut terbatas sekali, karena undang-undangan ini hanya
berlaku terhadap subjek hukum yang berdomisili dalam yuridiksi hukum Indonesia.
Kenyataannya, liberalisasi perdagangan melahirkan konsekuensi berupa aktivitas
bisnis yang dapat diselelnggarakan melalui komunikasi jarak jauh (distance communication),
sehingga aktivitas bisnis semacam itu memugkinkan konsumen melakukan transaksi
(electronic) dengan memanfaatkan
teknologi seperti internet,
telepon, dan fax.
Transaski
elektronik jarak jauh (electronic
distance selling) yang memanfaatkan teknologi komunikasi seperti internet,
telepon dan fax terbukti menimbulkan masalah baru terkait dengan perlindungan
hak dan kewajiban konsumen. Persoalan mulai muncul ketika konsumen melakukan
pembelian barang atau jasa dari penjual yang berada di negara lain. Salah satu
persoalan dirasakan paling sering muncul adalah tindakan curang dan penipuan.
Tentu saja masih terdapat persoalan yang juga sering dihadapi konsumen seperti;
(1) non-delivery of goods ordered;
(2) long delivery delays; (3) slow reinburement deposit or amounts paid;
(4) inadequate natur of good deliverd,
dan lain sebagainya.
Indikasi-indikasi
tersebut memperlihatkan bahwa perdagangan secara elektronik yang semakin marak
dewasa ini selain memberikan peluang dan berbagai kemudahan di satu sisi,
ternyata juga di sisi lain memberikan dampak negatif.
Dampak negatif yang terjadi antara lain
berupa kemungkinan-kemungkinan kerugian konsumen secara garis besar dapat
dibagi dua. Pertama, kerugian yang
diakibatkan oleh perilaku penjual yang memang secara tidak bertanggung jawab
merugikan konsumen. Kedua, kerugian
konsumen yang terjadi karena tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak
ketiga, sehingga konsumen disesatkan dan kemudian dirugikan.
Persoalan-persoalan
ini tidak dapat sepenuhnya diselesaikan oleh UUPK. Karena pasal 1 ayat (3) UUPK
secara mengatakan bahwa:
Pelaku usaha adalah setiap orang
persorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan
badan hukum yang didirikan dan berkedududkan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum Negara Republik Indonesia…..
Secara
a contraroio dapat dikatakan bahwa
pelaku usaha yang berdomisili di luar yuridiksi hukum negara Republik Indonesia
tidak tunduk kepada undang-undang ini.
UUPK
jelas kehilangan efektivitasnya tatkala berhadapan dengan persoalan pelanggaran
hak konsumen (e-Commerce) oleh pelaku
usaha yang berdomisili di negara asing. Untuk mengatasi persoalan itu langkah
pertama yang penting adalah merujuk kepada UU No. 11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Karena pasal 2 UU ITE secara eksplisit
menyebutkan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap perbuatan subjek hukum
yang menimbulkan implikasi hukum di Indonesia.
Oleh karena itu, undang-undang ini juga memberi kewenangan kepada para pihak
untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang
dibuatnya (pasal 18 ayat (2)). Akan tetapi, jika para pihak tidak melakukan
pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku
didasarkan pada asas hukum perdata internasional (pasal 18 ayat (3)).
Bertalian
dengan itu. Brian Fitzgerald dkk dalam buku jurisdiction
and the internet mengatakan bahwa sebelum konsumen mengikatkan diri pada
perjanjian jual beli yang disajikan oleh palaku usaha atau supplier dalam website,
pelaku usaha atau supplier bersama-sama
konsumen harus mencantumkan pilihan hukum atas konstrak yang dibuatnya.
Bahkan, pilihan hukum tersebut harus pula dapat menjamin implementasi
perlindungan hak konsumen yang melakukan transaksi dengan pelaku usaha atau supplier.
Akan tetapi, jika kontrak (internasional) tidak mencantumkan pilihan hukum,
maka Fitzgerald menarik kesimpulan bahwa pengadilan akan menentukan alternatif
hukum yang paling tepat untuk diterapkan kepada kontrak tersebut. Oleh karena
itu, Fitzgerald mengatakan:
If a contract does not contain a
governing law clause, the courts will determine wheteh, on a proper
construction of the contract, th parties have avinced a common intention as to
system of law by which the contract will be governed.
Fitzgerald
menyatakan bahwa apabila para pihak tidak menetukan pilihan hukum karena
mencantumkan hukum yang berlaku terhadap kontrak yang mereka buat, pengadilan
akan menerapkan hukum yang paling memiliki kedekatan hubungan dengan tempat
kontrak tersebut dibuat. Oleh karena itu, bahasa hukum yang digunakan dalam
kontrak adalah indikator penting untuk menetukan sistem hukum yang paling tepat
diterapkan kepada kontrak tersebut. Faktor lain yang juga dapat menetukan
pilihan hukum adalah hukum tempat kontrak itu dibuat dan hukum tempat kontrak diselenggarakan
ataupun hukum tempat tinggal para pihak yang menandatangani kontrak.
UU
ITE menegaskan bahwa para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan bahwa para
pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase atau
lembaga penyelesaian sengketa alternatif yanga berwenang menangani sengketa
yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya
(Pasal 18 ayat (4) UU ITE). Ketentuan ini cenderung menunjukkan bahwa konsumen
harus benar-benar mencermati apakan kontrak internasional yang benar-benar
mencermati apakah kontrak internasional yanga akan disepakati sudah menetapkan
forum pengadilan, arbitrase ataupun lembaga peneyelesaian sengketa alternatif.
Karena forum-forum inilah yang niatnya muncul sebagai ruang kekuatan utama
untuk menyelesaikan sengeketa konsumen dan pelaku usaha. Sebaliknya, konsumen
harus lebih berhati-hati jika kontrak internasional tidak mencantumkan
alternatif forum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengeketa yang mungkin
timbul dari transaksi elektronik.
Bagaimana
pun, tidak diragukan lagi bahwa peningkatan intensitas perdagangan barang dan
jasa yang dilakukan lewat media elektronik (e-commerce)
membuat orang menyadari akan pentingnya sistem proteksi bagi mereka yang
melakukan transaksi dalam media itu. Dengan adanya transaksi yang menggunakan
media internet, waktu dan tempat bukan merupakan faktor penghalang bagi pelaku
ekonomi untuk melaksanakan transaksi. Bahkan, para pelaku transaksi tidak perlu
saling bertemu secara fisik untuk dapat melaksanakan transaksinya. Sistem
transaksi yang sedang berjalan juga berubah mengikuti perkembangan tersebut,
dengan sistem transaksi mengalami perubahan menjadi sistem online shopping, online dealing, dan lain sebagainya, sehingga pembeli
yang membutuhkan barang dapat mengakses internet yang dimilikinya untuk mencari
dan membeli apa yang dibutuhkan tanpa untuk mencari dan membeli apa yang
dibutuhkan tanpa harus langsung datang ke toko untuk membeli barang atau jasa
yang dibutuhkan.
Perkembangan
pesat teknologi informasi telah melahirkan bentuk transaksi baru antara
konsumen dengan pelaku usaha. Transaksi yang terjadi antara kedua subjek hukum
ini pada dasarnya adalah pasar yang sangat potensial, karena konsumen dapat
melakukan transaksi dengan distributor atau produsen (pelaku usaha) di seluruh
penjuru dunia dapat dilakukan dengan biaya yang relatif rendah.
Masalahnya, pasal 1 ayat (1) UUPK mendefinisikan kata “perlindungan konsumen”
dalam pengertian yang limitatif, karena ketentuan ini hanya menyembutkan bahwa:
Perlindungan konsumen adalah segala upaya
yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen.
Tafsiran antar makna “perlindungan konsumen” yang tersebtu dalam pasal 1 ayat
(1) UUPK, perlu diperluas, sehingga “perlindungan konsumen yang melakukan transaksi
secara elektronik”. Ahmad Ramli berpendapat bahwa perlindungan konsumen dalam
UUPK, karena saat ini terdapat konsumen yang sering melakukan transaksi secara online dengan menggunakan media
internet.
Tentu
saja perluasan tafsiran makna perlindungan konsumen yanga tercantum dalam UUPK
memiliki tujuan yang lebih luas dari pada sekedar melindungi konsumen yang
melakukan transaksi seperti yang berlangsung dalam perdagangan konvensional (offline), karena fakta empiris
menunjukkan bahwa konsumen yang melakukan transaksi secara elektronik sering
tidak dapat meneliti barang atau jasa yang dipromosikan pelaku usaha. Seperti
terbukti dalam beberapa peristiwa, barang dan jasa tersebut ternyata tidak
sesuai dengan apa yang telah dideskripsikan pelaku usaha dalam website-nya. Bahkan, mereka juga sering
membuat iklan yang menyesatkan karena iklan tidak didukung oleh kualitas riil produk barang atau jasa yang
ditawarkan (false represent-ation),
sehingga konsumen dirugikan oleh perbuatan pelaku usaha seperti itu. Dengan
demikian, penulis berpendapat bahwa tingginya derajat resiko yang dihadapi
konsumen harus disertai dengan peningkatan taraf perlindungan terhadap hak dan
kewajibannya.
Dengan
harapan memberikan perlindugan yang maksimal (more protection) kepada konsumen antara lain memiliki hak untuk
memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan
baranga ataupun jasa (Pasal 4 huruf h). persoalan ini kembali ditegaskan secara
lebih spesifik delam kenetuan pasal 9 UU ITE yang menyebutkan bahwa pelaku
usaha yang menawarkan prosuk melalui sistem elektornik harus yang menawarkan
produk melalui sistem elektornik harus menyediakan informasi yang lengkaop dan
benar terkait denbgan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. Kenyataannya,
masih saja terdapat tindakan oknum pengguna internet yang sangat merugikan
konsumen. Contoh terbaik dari persoalan itu adalah kasus situs palsu yang
baru-baru ini diungkap oleh Petrus Reinhard Goles, Kepala Unit Cyber Crime Direktorat Ekonomi Khusus, Badan
Reserse Kriminal Mabes Polri. Dalam kasus itu terungkap bahwa Chumphon Korp
Phaibun, seorang warga negara Thailand, tertipu oleh sebuah situs Indonesia,
yakni www.henbing.com.
Melalui sistus tersebut. Chumphon bertransaksi membeli sebuah jet ski seharga US$
19.520 (sembilan belas ribu lima ratus dua puluh dollar amerika Serikat).
Namun, setelah mengirim uang ke dua rekening di bank mandiri, jet ski yang
dipesennya juga tidak datang. Setelah menerima laporan, akhirnya penyidik polri
mendatangi Chumphon ke Bangkok. Dari penyelidikan dan penyelidikan polisi di
internet akhirnya mereka berhasil menangkap pelaku.
Untuk
mengatasi persoalan situs yang berkedok penjualan baranga atau jasa fiktif, UU
ITE sebenarnya mendesain ketentuan yang bersifat preventif dan kelembagaan
(institusional) terutama untuk menghadapi persoalan maraknya situs-situs palsu
yang menyesatkan konsumen. Salah satu upaya tersebut dapat dilihat dari ketentuan
Pasal 10 ayai (1) UU ITE yang mengatakan bahwa: setiap pelaku usaha yang
menyelenggarakan transaksi elektornik dapat disertifikasi oleh lembaga
sertifikasi keandalan (Certification
Authority). Lembaga ini akan menerbitkan sertifikasi kepada pelaku usaha
sebagai bukti bahwa mereka yang melakukan perdagangan secara elektornik memang
layak berusaha. Agar dapat memeperoleh sertifikat keandalan, pengguna (user) harus melewati tahap penilaian dan
audit dari badan yang berwenang menerbitkan sertifikasi keandalan. Bukti telah
dilakukan sertifikasi keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi
berupa trust mark pada halaman (home page) pelaku usaha.
Lembaga
yang menerbitkan trust mark sering juga disebut dengan Certification Authority (CA) atau Trusted Third Party (TTP). Lembaga ini adalah sebuah badan hukum
yang nantinya berfungsi sebagai pihak ketiga terpercaya yang menerbitkan
Sertifikat Digital. Kehadiran lembaga ini sangat diperlukan karena dapat
membuat iklim transaksi elektornik relatif lebih aman dan terpercaya oleh
pengguna internet dalam menjalankan
pertukaran informasi secara elektornis. Bagaimanapun institusi CA mempunyai
sarana yang efektif untuk memenuhi 4 (empat) aspek keamanan transaksi elektornik.
Empat aspek keamanan itu antara lain: authentification
(otensitas), integrity (integritas), non-repudation (tidak disangkal), dan privacy atau confidentiality (informasi yang dipertukarkan hanya dapat dibaca
oleh pihak yang berhak).
Sumber
: Dr. Iman Sjahputra, S.H., S.p.N., LL.M. “Perlindugan
Konsumen Dalam Transaksi Elektronik-ditinjau dari perspektif hukum perlindungan
konsumen dan hukum siber”. (Bandung: PT. Alumni, 2010). H 145-154
