Siapa penyelenggara sertifikasi elektronik? Apakah lembaga sertifikasi
keandalan dapat memberikan sertifikasi terhadap dokumen elektronik? Atau
hanya berlaku terhadap transaksi elektronik? Thanks.
Jawaban dari bapak Teguh Arifiyadi, S.H., M.H.
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik
Kami asumsikan, penyelenggara sertifikasi elektronik yang Anda maksud adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang...
Minggu, 23 Desember 2012
Pasal untuk Menjerat Penyebar Kebencian SARA di Jejaring Sosial
Pertanyaan : Apa interpretasi "Tanpa Hak" pada Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang No.11
Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik? Efektifkah Pasal ini?
Dan tolong beri contoh penerapannya. Terima kasih.
az4.4ever
Jawaban:
Josua Sitompul, S.H., IMM
Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(“UU ITE”), unsur dengan sengaja dan tanpa hak selalu muncul...
Sabtu, 08 Desember 2012
Asas Yurisdiksi Ektrateritorial dalam UU PT (Pemberlakuan Asas Yurisdiksi Ekstrateritorial dalam RUPS yang diselenggarakan melalui media Telekonferensi)
Berikut
sebagian kutipan penulis dalam karya ilmiah (tesis) penulis dengan
judul Aspek Legalitas RUPS melalui media telekonferensi.Dalam
cuplikan ini penulis menganalisa bahwa sah-sah saja suatu RUPS yang
dilakukan oleh para pemegang saham dari suatu PT berbadan hukum
Indonesia dimanapun para pemegang saham itu berada melalui ketentuan
yang diatur dalam pasal 77 UU PT ( RUPS Modern ).Berikut kutipan tersebut :"RUPS Modern...
Kamis, 06 Desember 2012
Selasa, 27 November 2012
Hal hal yang mengenai likuiditas dalam perbankan
1. Apa akibat dilikuidasinya bank terhadap masyarakata.
a. Akibat dilikuidasinya suatu bank maka yang terjadi adalah masyarakat akan berbondong bonding menarik uangnya dalam jumlah yang besar dalam berbagai bank, hal ini dilakukan kerena masyarakat merasa tidak aman kalau menyimpan uangnya di bank
b. Masyarakat yang menyimpan uangnya d...
Sabtu, 10 November 2012
Sedikit Menilik Otoritas Jasa Keuangan Menurut UU No. 21 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
I. Pendahuluan
Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (governance)
dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap
sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk
jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan,...
Jumat, 09 November 2012
Kuliah Umum Kepada Ilmu Hukum UIN JKT Oleh Bapak Lukman H. Saifuddin
Pada pagi hari yang mendung melangkah bersama kawan-kawan seangkatan dan senior, dengan penuh antusias menuju bis yang telah menunggu sejak pagi hari. kenapa dengan antusias? karena hari ini aku dan kawan-kawan akan mendapatkan kuliah umum dari salah seorang yang berpengaruh di negara ini. Yaitu tidak lain adalah Bapak H Lukman H Syaifuddin...
Hak Pasien atas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
Pasien
rumah sakit adalah konsumen, sehingga secara umum pasien dilindungi
dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU
No. 8/1999). Menurut pasal 4 UU No. 8/1999, hak-hak konsumen adalah:
a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b) hak
untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang...
Langganan:
Postingan (Atom)